Dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia, terdapat beberapa aparatur yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendetail tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun, serta dasar hukum yang mengaturnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya.

1. Kepala Desa

Tugas Pokok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Kepala Desa bertanggung jawab atas  keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program desa.
2. Pembangunan Desa: Memimpin dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa, baik fisik maupun non-fisik, sesuai dengan rencana pembangunan desa.
3. Pelayanan Masyarakat: Menyediakan berbagai layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi masyarakat desa.
4. Pengelolaan Anggaran: Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa, termasuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pengambilan Keputusan: Mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan desa, serta melaksanakan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dan Pasal 72, yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok:

1. Administrasi Pemerintahan: Mengelola administrasi dan dokumentasi pemerintahan desa, termasuk pencatatan dan penyimpanan dokumen resmi.
2. Koordinasi Internal: Menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan tugas-tugas aparatur desa, dan memastikan komunikasi yang efektif di antara mereka.
3. Pelaporan: Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan program dan kegiatan desa serta melaporkan hasil tersebut ke instansi terkait dan Kepala Desa.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Sekretaris Desa.

3. Kepala Urusan (Kaur)

Tugas Pokok:

1. Urusan Administrasi: Mengelola berbagai urusan administratif di desa, seperti administrasi kependudukan, perencanaan, dan pengelolaan data desa.
2. Koordinasi Program: Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti urusan pembangunan atau ekonomi.
3. Pelaporan: Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan yang dikelola kepada Kepala Desa.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur tentang struktur dan fungsi Kepala Urusan di desa.

4. Kepala Seksi (Kasi)

Tugas Pokok:

1. Pelaksanaan Kegiatan: Menangani pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan seksi yang dipimpinnya, seperti seksi pembangunan, ekonomi, atau sosial.
2. Koordinasi dan Pengawasan: Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di seksi yang dikelola, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
3. Pelayanan Publik: Menyediakan layanan terkait bidang seksi yang dipimpin, serta mengelola administrasi dan dokumentasi yang terkait.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26, serta peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang struktur dan fungsi Kepala Seksi di desa.

5. Kepala Dusun

Tugas Pokok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Dusun: Menyelenggarakan pemerintahan dan administrasi di tingkat dusun, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dusun.
2. Pelayanan Masyarakat: Memberikan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat lainnya di tingkat dusun.
3. Koordinasi dan Pelaporan: Mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa atau perangkat desa terkait.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dan Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kepala Dusun sebagai bagian dari aparatur desa.

Secara keseluruhan, aparatur desa memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dengan dukungan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, diharapkan aparatur desa dapat berfungsi secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan desa.